Sopir Taksi Online Pemerkosa Perempuan Sudah Diputus Kemitraannya

Jakarta - Pihak Grab Indonesia telah menelusuri rekam jejak sopir taksi online, F (37), yang diduga memeras dan memperkosa perempuan berinisial D di mobil. Grab menyatakan F sudah bukan mitra Grab lagi sejak 2017 lalu.

"Grab telah melakukan penelusuran lebih lanjut pada kasus ini dan dapat kami informasikan bahwa mitra pengemudi yang bersangkutan pernah menjadi mitra pengemudi GrabCar tetapi telah diputus hubungan kemitraannya sejak awal tahun 2017," ujar juru bicara Grab Indonesia lewat keterangannya kepada detikcom, Kamis (7/6/2018)

Grab menegaskan keselamatan para pengguna merupakan hal yang paling utama. Grab akan menindak tegas jika mitra kerjanya melakukan tindak pidana.

"Keselamatan dan keamanan para pengguna adalah prioritas kami dimana segala bentuk kekerasan dan tindak kejahatan tidak akan ditoleransi. Kami akan menindaktegas mitra pengemudi termasuk melakukan pemutusan kemitraan jika mitra pengemudi kami membahayakan penumpang maupun masyarakat secara umum," imbuhnya.

Grab juga mengimbau para pelanggan untuk melapor jika merasa terancam. Penumpang bisa memanfaatkan fitur tombol SOS.

"Para penumpang juga dapat memanfaatkan fitur tombol SOS yang dapat diakses melalui satu kali sentuhan dan saat ini tersedia untuk seluruh penumpang Grab di Indonesia jika dirinya merasa terancam," papar Grab.

Selain itu, Grab meminta masyarakat untuk mengecek setiap informasi yang beredar berkenaan dengan mitra pengemudi dan penumpang Grab. Semua informasi dapat disampaikan melalui kontak resmi dari pihak Grab.

"Jika masyarakat menerima peredaran informasi yang melibatkan mitra pengemudi dan penumpang Grab, kami sarankan untuk selalu memeriksa kebenaran informasi tersebut sebelum meneruskannya ke pihak lain dengan meneruskan ke tim Customer Experience kami untuk segera ditindaklanjuti. Layanan konsumen Grab dapat dihubungi 24/7 di +6221 8064 8777atau support.id@grab.com untuk merespon segala bentuk pertanyaan baik dari penumpang maupun mitra pengemudi," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Tim Resmob Ditkrimum Polda Metro Jaya menangkap F di kawasan Bekasi pada Senin (4/6) pukul 01.00 WIB. Pelaku diduga memeras dan memperkosa seorang perempuan berinisial D.

Polisi menyebut, F bekerja sebagai sopir taksi online. "Itu (bekerja sebagai sopir taksi online) pengakuan tersangka. Masalah sudah dikeluarkan dari Grab atau ada masalah dengan Grab belum diketahui," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono saat dihubungi secara terpisah.

Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal pemerasan dan pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 dan 285 KUHP.
Sumber:detik.com||pojokqq

OTT di Blitar dan Tulungagung, Total Duit Disita KPK Rp 2,5 M

Jakarta - Gelaran operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Rabu, 6 Juni kemarin menyasar 2 lokasi sekaligus, Kota Blitar dan Kabupaten Tulungagung. Sayangnya, kepala daerah di kedua wilayah itu tak terjaring OTT meski ditetapkan sebagai tersangka.

Namun KPK menangkap 5 orang yaitu Susilo Prabowo, Sutrisno, Bambang Purnomo, Agung Prayitno, dan seorang wanita berinisial AND yang merupakan istri Susilo. Dalam OTT ini, kuncinya berada di tangan Susilo sebagai kontraktor yang memberikan suap ke 2 kepala daerah tersebut yaitu Bupati Tulungagung nonaktif Syahri Mulyo dan Wali Kota Blitar M Samanhudi Anwar.

"Dalam kegiatan ini KPK total mengamankan uang Rp 2,5 miliar dalam pecahan seratus ribuan dan lima puluh ribuan, bukti transaksi perbankan, dan catatan proyek," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam konferensi pers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (8/6/2018).

Untuk memahami asal muasal uang dan peruntukannya, berikut kronologi OTT yang disampaikan Saut:

Rabu, 6 Juni 2018

Pukul 16.30 WIB
Susilo mengambil uang sebesar Rp 1,5 miliar dari bank untuk diberikan kepada Bambang yang diduga sebagai perantara suap ke Samanhudi.

Pukul 17.00 WIB
Tim KPK mendapatkan informasi adanya transaksi suap dari Susilo kepada Agung melalui AND di kediaman Susilo di Blitar. Agung pun menerima Rp 1 miliar dari AND di dalam kardus. Uang itu diduga untuk Syahri.

Agung diamankan tim KPK di depan rumah Susilo. Saat itu, AND juga diamankan. Di saat yang bersamaan, Susilo kembali ke rumahnya di mana saat itu tim KPK sudah menunggunya.

Pukul 18.00 WIB
Bambang tiba di rumah Susilo sembari membawa Rp 1,5 miliar yang diakuinya didapat dari Susilo.

Tim KPK kemudian membawa Susilo, Bambang, dan AND ke Polres Blitar. Sedangkan, Agung dibawa tim ke Pendopo Pemkab Tulungagung. Di lokasi itu, tim KPK mengamankan Sutrisno selaku Kadis PUPR Pemkab Tulungagung. Mereka kemudian dibawa ke Polres Blitar.

Setelahnya, KPK membawa 4 orang ke Jakarta yaitu Susilo, Bambang, Agung, dan Sutrisno.

Penetapan Tersangka

Setelah melalui proses pemeriksaan, KPK menetapkan 4 orang yang dibawa ke Jakarta itu sebagai tersangka. Selain itu, 2 kepala daerah yang disebutkan sebelumnya yaitu Syahri dan Samanhudi juga ditetapkan sebagai tersangka meski keberadaannya belum diketahui.

Untuk perkara di Tulungagung, ada 4 tersangka yang ditetapkan yaitu:
- sebagai penerima:
1. Syahri Mulyo selaku Bupati Tulungagung periode 2013-2018
2. Agung Prayitno selaku swasta
3. Sutrisno selaku Kadis PUPR Pemkab Tulungagung
- sebagai pemberi:
4. Susilo Prabowo selaku swasta atau kontraktor

Untuk perkara di Blitar, ada 3 tersangka yang ditetapkan yaitu:
- sebagai penerima:
1. M Samanhudi Anwar selaku Wali Kota Blitar periode 2016-2021
2. Bambang Purnomo selaku swasta
- sebagai pemberi:
3. Susilo Prabowo selaku swasta atau kontraktor

Kaitan dari kedua perkara tersebut yaitu pemberi suap kepada Syahri dan Samanhudi adalah orang yang sama yaitu Susilo Prabowo. Untuk Syahri, pemberian berkaitan dengan proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan, sedangkan untuk Samanhudi, berkaitan dengan ijon proyek pembangunan sekolah lanjutan pertama.
Sumber:detik.com||pojokqq

TNI Gagalkan Penyelundupan Warga Rohingya dari Riau ke Malaysia

Dumai - TNI Angkatan Laut berhasil menggagalkan penyeludupan tujuh orang warga Rohingya, Myanmar ke Malaysia. Ketujuh orang warga Rohingya tersebut ditangkap tim patroli Pangkalan TNI AL (Lanal) Dumai, Riau, di hutan bakau Pantai Purnama pada Rabu (6/6).

Komandan Lanal Dumai Kolonel Laut (E) Yose Aldino percobaan penyelundupan warga Rohingya itu diketahui dari informasi intelijen. Menurut informasi yang diterima Yose, ada tujuh warga Rohingya yang berangkat dari Medan menuju Dumai menggunakan mobil.

"Berdasarkan informasi yang diperoleh Unit Intelijen Lanal Dumai pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 pukul 07.30 WIB bahwa ada warga Rohingya dari Medan menggunakan kendaraan roda empat menuju Dumai dan akan berangkat ke Malaysia secara ilegal," kata Yose dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Kamis (7/6/2018).

Menindaklanjuti informasi tersebut, Lanal Dumai menerjunkan dua kelompok patroli yakni Sea Rider I dan II untuk menyisir sekitar Pantai Purnama. Sekitar pukul 09.00 WIB Sea Rider II melihat satu unit speed boat yang bersembunyi di pohon bakau.

"Selanjutnya tim patroli Lanal Dumai langsung melaksanakan penggerebekan dan didapatkan satu unit speed boat mesin 55 PK dan tujuh orang warga Rohingya yang terdiri dari tiga orang dewasa dan empat anak-anak, dan 1 orang yang berhasil melarikan diri," ujar Yose.

Tim patroli Lanal Dumai kemudian membawa tujuh orang warga Rohingya itu ke Posmat Sungai Dumai untuk diperiksa. 1 Unit speed boat juga diamankan sebagai barang bukti.

Hasil pemeriksaan sementara, supaya bisa menyeberang ke Malaysia tujuh orang warga Rohingya tersebut dibantu dua orang berinisial HS dan YS. Salah satu warga Rohingya yang ditangkap, Abdul Kasim mengaku membayar Rp 13 juta ke YS.

"HS yang juga merupakan warga negara Myanmar membawa ketujuh orang warga Rohingya tersebut dengan menggunakan mobil menuju Jl Suka Karya Dumai. Setelah sampai di sana ketujuh orang warga Rohingya tersebut diserahkan kepada saudara YS," papar Yose.

"Mereka sempat ditampung selama 11 hari dan disembunyikan di pondok-pondok di sekitar daerah Suka Karya. Salah satu arga Rohingya, saudara Abdul Kasim mengaku untuk berangkat ke Malaka, Malaysia mereka sudah membayar sebesar Rp 13 juta kepada saudara YS," imbuh dia.

Dugaan pelanggaran ke Imigrasian saat ini masih diselidiki oleh pihak Lanal Dumai. Untuk menyelidiki kasus ini Lanal Dumai juga bekerjasama dengan pihak Imigrasi Kelas II Dumai.
Sumber:detik.com||pojokqq

Uber Kucurkan Rp 7 Triliun Demi Perbaiki Citra

Jakarta - Uber berencana mengeluarkan USD 500 juta atau sekitar Rp 7 triliun untuk kampanye marketing global. Kampanye ini merupakan upaya Uber memperbaiki citranya setelah didera kontroversi setahun belakangan.

Kampanye ini sendiri telah dimulai bulan lalu di Amerika Serikat dengan ditayangkannya iklan televisi yang menampilkan CEO Uber, Dara Khosrowshahi. Selanjutnya, kampanye ini akan diteruskan dengan iklan televisi yang lebih fokus kepada produk Uber, begitu juga dengan iklan online dan billboard.

Iklan ini akan difokuskan di Amerika Serikat dan akan ditayangkan di sela-sela pertandingan playoff dan final NBA serta program televisi primetime. Kabarnya, Uber juga akan menayangkan iklan tersebut di kawasan lain seperti Eropa dan Amerika Latin.

Menampilkan Khosrowshahi, kabarnya iklan ini memicu kontroversi di kalangan internal Uber. Hal ini dikarenakan keterlibatan Khosrowshahi yang besar dan karena nada iklan yang terlihat penuh penyesalan.

Sebagian pihak khawatir iklan ini akan memberikan persepsi yang salah kepada publik yang tidak mengetahui isu-isu yang dihadapi Uber .

Ketika ditanya mengenai iklan tersebut di ajang Code Conference, Khosrowshahi membela diri dengan mengatakan bahwa iklan yang digagasnya sangat penting untuk meyakinkan konsumen bahwa Uber sudah berubah.

"Kami melakukan itu karena itu sangat penting. Agar konsumen kami dan basis target kami tahu bawa ini adalah Uber yang baru, dan kami membuka lembaran baru," kata Khosrowshahi, seperti dikutip detikINET dari The Information, Jumat (8/6/2018).

"Faktanya, publik memiliki pandangan yang negatif tentang Uber dalam dua, tiga tahun lalu yang mencederai brand kami dan melukai bisnis kami. Kita harus membalikkan pandangan tersebut," tambahnya.

Kompetitor Uber di Amerika Serikat, Lyft, juga pernah mengeluarkan puluhan juta dollar untuk kampanye marketing yang menunjukkan bahwa mereka lebih bersih dibanding Uber.

Kontroversi yang dialami Uber sendiri sangat beragam. Mulai dari perlakuan yang tidak adil kepada pengemudinya, pelecehan seksual di lingkungan kerja, dan baru-baru ini diakuisisinya Uber oleh Grab di Asia Tenggara yang mendapat perhatian dari regulator karena dugaan melanggar hukum antitrust.
Sumber:detik.com||pojokqq

Ledakan di Pabrik Besi Tangerang, 1 Pekerja Terluka

Tangerang Selatan - Ledakan terjadi di sebuah pabrik di wilayah Curug, Kabupaten Tangerang. Seorang pekerja mengalami luka akibat kejadian itu.

"Itu pabrik peleburan besi yang dalam proses peleburan besinya ternyata bersentuhan dengan genangan air yang ada di lantai pabrik," kata Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan AKP Alexander Yurikho saat dimintai konfirmasi, Kamis (7/6/2018).

Peristiwa itu terjadi Rabu (6/6) sekitar pukul 23.00 WIB. Ledakan diduga akibat leburan besi yang tercampur air.

"Benda padat (besi) sampai cair karena suhu amat tinggi, langsung bersentuhan dengan air, terjadi efek ledakan," imbuhnya.

Seorang pekerja yang berada di lokasi mengalami luka akibat terkena ledakan. Hingga Kamis dini hari, polisi masih melakukan penangan di lokasi dan olah TKP.

"Ada korban satu orang, yaitu pekerja. Korban mengalami luka luar," ucapnya.
Sumber:detik.com||pojokqq

Kasus Via Vallen dan Gunung Es Pelecehan Seksual di Indonesia

Jakarta - Komnas Perempuan mendapati tren peningkatan angka pelecehan seksual yang dialami perempuan lewat media sosial atau internet seperti yang dialami penyanyi Via Vallen. Namun hal ini diyakini masih sebagai fenomena gunung es karena masih banyak kasus yang belum terungkap.

"Masih belum (banyak yang mengungkap). Karena perempuan ini kan sudah terbiasa dari kecil disuruh diam, 'Nanti kamu jangan bongkar aibmu.' Jadi saya yakin lebih banyak. Jadi seperti gunung es saja," tutur komisioner Komnas Perempuan Adriana Venny saat dihubungi, Rabu (6/6/2018).

Pada 2017, tercatat ada 91 kasus pelecehan perempuan yang dilaporkan ke Komnas Perempuan. Kasus yang dialami Via Vallen, kata Adriana, masuk ke dalam kategori cyber harrasment.

Cyber harrasment adalah tindakan pelecehan terhadap perempuan yang sifatnya mengganggu dan mengancam korban. Ada 20 kasus dan merupakan kategori kedua tertinggi dari data Komnas Perempuan.

Screenshot postingan Instagram Via Vallen terkait DM tak senonohScreenshot posting Instagram Via Vallen terkait DM tak senonoh (Foto: dok. Instagram Via Vallen)

Sebagaimana diketahui, Via Vallen sempat mem-posting direct message (DM) tak senonoh yang dikirimkan seorang pesepakbola pria lewat Instagram Story. Adriana membenarkan tindakan tersebut. Sebab, mengungkap hal tersebut ke publik juga sebagai bagian dari sanksi sosial untuk menimbulkan efek jera kepada si pelaku. Namun dia lebih menganjurkan kasus tersebut diproses lebih lanjut ke institusinya ataupun kepolisian.

"Jadi, kalau misalnya perempuan berani mengatakan kasus yang dialaminya, ini juga akan memberi efek jera kepada pelaku. Naming, shaming (terhadap pelaku) memang diperlukan," tuturnya.

Dihubungi terpisah, peneliti dari Pusat Kajian Gender dan Seksualitas Universitas Indonesia, Irwan Hidayana, mengatakan secara umum ada banyak faktor yang mempengaruhi korban tak melapor terkait pelecehan seksual yang dialaminya.

Namun dia mencatat hal yang paling utama adalah karena faktor kultural yang menganggap seksualitas sebagai hal tabu dan standar ganda yang diterima perempuan yang jadi mayoritas korban pelecehan seksual.

"Kedua, korban yang kebanyakan perempuan mungkin masih malu untuk melaporkan itu, apalagi kalau pelecehan seksual itu ekstrem. Jadi dia malu. Hal yang berhubungan dengan seksualitas di masyarakat kita masih tabu," ucap Irwan.

"Bahwa pandangan perempuan harus jaga tingkah lakunya. Perempuan tak harus mengekspresikan soal seksualitas. Kalau misalnya kasus pemerkosaan atau kasus pelecehan fisik, orang kan bilangnya, 'Tingkah laku dan pakaian lu kaya gitu.' Sebagian masyarakat kita juga masih menerapkan standar ganda ketika bicara soal perempuan. Perempuan harus jaga moral, perilaku, dan lain-lain," sambungnya.

Berikut catatan data Komnas Perempuan soal pelecehan seksual lewat internet tahun 2017:
- cyber harrasment: 20 kasus
- cyber violence: 14 kasus
- cyber grooming untuk menipu perempuan sebagai korban: 1 kasus
- cyber harrasment untuk mengancam, mengganggu: 20 kasus
- illegal content: 16 kasus
- malicious distribution seperti ancaman distribusi foto atau video pribadi: 19 kasus
- rekrutmen untuk drug trafficking atau TPPO: 21 kasus.
Sumber:detik.com||pojokqq

Klip #2019GantiPresiden Dirilis, Begini Gaya Fadli hingga Amien

Jakarta - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, Wakil Ketua Gerindra Fadli Zon hingga Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais merekam ulang lagu #2019GantiPresiden ciptaan musisi Sang Alang. Kini video klip lagu #2019GantiPresiden itu dirilis, seperti apa gaya mereka?

Dari video yang diberikan Mardani, Rabu (6/6/2018), klip itu berdurasi sekitar 5 menit. Ada sejumlah tokoh yang mengisi suara di antaranya musisi Ahmad Dhani, Sang Alang, hingga aktor Fauzi Baadilah.
Klip #2019GantiPresiden Dirilis, Begini Gaya Fadli hingga AmienWakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon (Foto: Screenshot klip #2019GantiPresiden)
Baca juga: Mardani-Fadli-Amien Rais Rekaman Lagu '#2019GantiPresiden'

Klip pembuka tertera logo #2019GantiPresiden kemudian Movie Video #2019GantiPresiden. Klip itu mengambil lokasi di area TPS Bantar Gebang, studio rekaman, momen penggusuran, hingga gerakan #2019GantiPresiden di Thamrin beberapa waktu lalu.

Dalam klip Amien Rais terlihat mengenakan kemeja koko putih dan berpeci warna hitam. Dia terlihat menyanyi dengan mimik serius sambil sesekali mengacungkan jari telunjuknya.

Sementara itu, Fadli Zon terlihat mengenakan kemeja warna hitam. Dia juga menyematkan pin #2019GantiPresiden di kemejanya.
Klip #2019GantiPresiden Dirilis, Begini Gaya Fadli hingga AmienKetua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais (Foto: Screenshot klip #2019GantiPresiden)
Baca juga: Dhani ke Hanura soal Rekaman #2019GantiPresiden: Rakyat Jadi Juri

Musisi Ahmad Dhani juga tak lupa mengenakan kaus #2019GantiPresiden yang sempat dikenakannya saat menjalani sidang perdana kasus ujaran kebencian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Tak hanya kaus, atribut #2019GantiPresiden juga terlihat menjadi latar rekaman tersebut, ada juga gelang, pin, hingga gelang.

Sebelumnya, Mardani membagikan momen rekaman itu lewat akun Twitternya. Momen rekaman lagu #2019GantiPresiden itu diambil pada Rabu, 31 Mei 2018.

Dia menuturkan beberapa tokoh elite, seperti Fadli Zon dan Amien Rais, ikut menyumbangkan suara dalam lagu tersebut. Alang pun ikut terlibat dalam proses rekaman ulang lagu itu.
Klip #2019GantiPresiden Dirilis, Begini Gaya Fadli hingga AmienMusisi Ahmad Dhani (Foto: Screenshot klip #2019GantiPresiden)
Baca juga: Gaya Mardani hingga Fadli Zon Rekaman Lagu #2019GantiPresiden

Mardani melemparkan pujian kepada tokoh-tokoh yang menyumbang suara. Salah satunya Fadli, yang disebut punya bakat terpendam.

"Ada banyak pihak yang ikut sumbang suara: Mas Alang sendiri, Mbak Neno yang inspiratif, Ahmad Dhani yang empuk banget suaranya, Bro Fadli Zon bakat terpendamnya muncul, Mas Mustofa Nahra, Bang Lius Sungkarisma, Zheng Wei Jian hingga Fauzi Baadilah, dll ikut sumbang suara," tulisnya, Selasa (5/6/2018).

"Bukan cuma anak muda, tokoh reformasi seperti ayahanda Amien Rais pun menyempatkan hadir sumbang suara. Ust Hasan Haikal, Akh Derry Sulaiman dan banyak lagi yang tidak dapat disebut satu per satu. Semua semangat. Sehat selalu Pak Amien Rais," cuit Mardani lagi.
Sumber:detik.com||pojokqq

KPK OTT di Blitar dan Tulungagung, 5 Orang Diamankan Termasuk Kadis

Jakarta - KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Blitar dan Tulungagung, Jawa Timur. Lima orang diamankan, termasuk kepala dinas.

"Lima orang diamankan, dari kadis, swasta, dan sejumlah orang lain yang perlu dikonfirmasi," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Rabu (6/6/2018).

Belum ada informasi mengenai asal daerah kepala dinas yang ditangkap. Namun dua tim KPK, ujar Febri, bergerak di Blitar dan Tulungagung.

"Sejauh ini belum ada kepala daerah yang diamankan. Jadi hanya dari dinas PU dan swasta," kata Febri.

Sumber:detik.com||pojokqq

KPK Bidik Anggota DPR yang Diduga Terima Duit e-KTP

Jakarta - KPK memanggil sejumlah anggota maupun mantan anggota DPR sebagai saksi kasus dugaan korupsi e-KTP. Tujuannya untuk mengklarifikasi informasi aliran duit e-KTP.

"Fakta yang ada di proses pengadilan kan ada mengungkapkan ini menerima, ini menerima, kita klarifikasi, kita cross-check. Begitu, kan. Jadi kan nanti mudah-mudahan setelah ini ada langkah-langkah berikutnya yang lebih baik, klaster mana yang akan kita bidik," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (5/6/2018).

Menurut Agus, jika KPK menemukan dua alat bukti, akan ada penetapan tersangka baru. Ia menyatakan tersangka baru bisa berasal dari klaster eksekutif, legislatif, ataupun swasta.

"(Legislatif) tidak klaster utama. Tapi, begitu kita menemukan bukti pendukung yang kuat dan juga dua alat sudah kita dapatkan, ya kita pihak dari klaster mana pun," ucap Agus.

Sebelumnya, KPK memanggil sejumlah anggota ataupun mantan anggota DPR sebagai saksi untuk tersangka keponakan Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, dan pengusaha Made Oka Masagung. Beberapa di antara yang dipanggil itu sempat disebut Irvanto dalam persidangan kasus e-KTP dengan terdakwa Anang Sugiana Sudihardjo sebagai orang yang menerima aliran duit korupsi proyek itu, antara lain Chairuman Harahap, Melchias Marcus Mekeng, Agun Gunandjar, serta Nurhayati Ali Assegaf.

"Rinciannya: USD 1 juta untuk Chairuman (Harahap); pertama 500 (ribu USD) berikutnya 1 juta (USD), terus ke Pak (Melchias Marcus) Mekeng USD 1 juta, terus ke Pak Agun (Gunandjar) USD 500 ribu dan USD 1 juta, terus Jafar (Hafsah) USD 100 ribu, ke Ibu Nur (Ali) Assegaf USD 100 ribu," kata Irvanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (21/5).

Selain pihak yang disebut menerima duit itu, KPK memanggil Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet), Mirwan Amir, Khatibul Umam Wiranu, Arif Wibowo, Rindoko Dahono, Ganjar Pranowo, Aziz Syamsuddin, Markus Nari, Teguh Juwarno, serta Miryam S Haryani.
Sumber:detik.com||pojokqq

Gerindra: Jangan Hanya Tunjangan Babinsa Naik, Guru Honerer juga

Jakarta - Gerindra menanggapi positif tunjangan Babinsa, anggota TNI dan Polri yang dinaikkan Presiden Jokowi. Namun, Gerindra meminta tunjangan untuk profesi lain juga diperhatikan.

"Menurut saya sih ya bagus-bagus aja, tapi kan mestinya kenapa nggak sejak dulu. Kalau sekarang jangan hanya Babinsa, yang lainnya juga," kata Ketua DPP Gerindra Habiburokhman saat dihubungi, Selasa (5/6/2018).

Menurut Habiburokhman, negara harus bisa mengelola agar kesejahteraan itu juga dirasakan yang lain. Karena itu, peningkatan kesejahteraan itu harus diperluas ke unsur masyarakat lainnya.

"Unsur masyarakat lainnya (seperti) buruh upahnya, PNS gajinya, guru-pegawai honorer," ujarnya.

Selain itu, Habiburokhman mengatakan kenaikan tunjangan ini bisa saja dinilai politis. "Ya bisa jadi itu kan (politis), namanya tahun poltik apa saja bisa dilakukan," ucapnya.

Presiden Jokowi sebelumnya mengumumkan kenaikan tunjangan Babinsa. Tak tanggung-tanggung, kenaikan tunjangan Babinsa hingga 771 persen. Tak cuma Babinsa, Jokowi juga mengumumkan kenaikan tunjangan kinerja bagi anggota TNI dan Polri.

Jokowi menepis kenaikan itu bermuatan politik jelang Pilpres 2019. "Tidak ada yang namanya TNI-Polri itu politik adalah politik negara. Nggak boleh ke mana-mana. Sudah jelas. Saya tekankan berkali-kali kepada Panglima, Kapolri semuanya selalu saya tekankan," ujar Jokowi di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (5/6).

Sumber:detik.com||pojokqq